Copas from : Media Indonesia
JAKARTA--MICOM: Wa Ode mengatakan dirinya sudah tidak bisa lagi terhindar dari jeratan KPK yang menetapkan politikus PAN itu sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun anggaran 2011.
Apalagi, menurutnya, KPK tidak mempunyai SP3 meski dirinya benar sekalipun. Dirinya berniat untuk menjadi bagian dari pihak yang akan membongkar kasus mafia anggaran.
"Saya akan sampaikan semua apa yang saya tahu. Saya menyiapkan diri untuk menghadapi penyidik, menghadapi proses hukum," ujarnya, dalam diskusi bertajuk 'Bongkar Permainan Banggar' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/12).
Menurut Wa Ode, dana DPID 2011 bermasalah. Ukurannya adalah karena dalam APBN 2012 dana tersebut tidak dianggarkan lagi. Dengan demikian, jika bermasalah, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dan Wa Ode yakin pihak yang harus bertangggung jawab berjamaah.
"Kalau anggaran 2012 tidak ada DPID, berarti tahun 2011 bemasalah. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap dana DPID 2011 yang bermasalah itu? Ini berjamaah. Saya akan ungkapkan itu di KPK," ujarnya. (*/OL-10)
JAKARTA--MICOM: Wa Ode mengatakan dirinya sudah tidak bisa lagi terhindar dari jeratan KPK yang menetapkan politikus PAN itu sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun anggaran 2011.
Apalagi, menurutnya, KPK tidak mempunyai SP3 meski dirinya benar sekalipun. Dirinya berniat untuk menjadi bagian dari pihak yang akan membongkar kasus mafia anggaran.
"Saya akan sampaikan semua apa yang saya tahu. Saya menyiapkan diri untuk menghadapi penyidik, menghadapi proses hukum," ujarnya, dalam diskusi bertajuk 'Bongkar Permainan Banggar' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/12).
Menurut Wa Ode, dana DPID 2011 bermasalah. Ukurannya adalah karena dalam APBN 2012 dana tersebut tidak dianggarkan lagi. Dengan demikian, jika bermasalah, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Dan Wa Ode yakin pihak yang harus bertangggung jawab berjamaah.
"Kalau anggaran 2012 tidak ada DPID, berarti tahun 2011 bemasalah. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap dana DPID 2011 yang bermasalah itu? Ini berjamaah. Saya akan ungkapkan itu di KPK," ujarnya. (*/OL-10)
0 komentar:
Posting Komentar