Copas from : Media Indonesia
JAKARTA--MICOM: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudidn menyatakan pembantaian warga petani di Mesuji,Lampung dan Sumatera Selatan merupakan pelanggaran HAM berat dan bentuk arogansi kekuasaan aparatur negara. Ia mendesak pemerintah menindak tegas secara hukum pelaku kekerasan itu.
"Apa yang terjadi di Mesuji harus diambil tindakan hukum secara nyata dan segera. Apalagi fakta sudah terbuka ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat," kata Din Syamsuddin, dalam konferensi pers acara Wisuda Universitas Prof Dr Hamka (UHAMKA) di Gedung JCC, Sabtu (17/12).
Menurut Din, kekerasan dan pembantaian warga yang terjadi di Mesuji amat mengiris perasaan dan mengusik keadilan.
"Ini tragedi kezaliman,kok hal seperti ini masih terjadi. Ini bukan hanya bertentangan dengan UUD,HAM juga amat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama maka harus dituntaskan secara patut menurut hukum," tegasnya.
Ia mengimbau pemerintah khususnya Kepolisian tidak berdiam diri terhadap aparatnya yang diduga melakukan kekerasan di lapangan. "Siapapun mereka harus ditindak secara tegas. Apa yang terjadi di Mesuji dan mungkin di daerah lain merupakan arogansi aparatur negara yang seyogyanya sudah tidak ada lagi sekarang ini," imbuhnya,
Din berpendapat dengan kasus kekerasan seperti ini menunjukkan masih terdapat masalah besar yang belu m bisa di atasi oleh pemerintah.
Menurut dia, kasus kekerasan seperti ini harus dikaitkan dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang lebih besar.Bila pemerintah berpihak pada perusahaan asing namun tidak membela rakyatnya maka akan terjadi ketidakadilan.
"Ini akan terulang terus dan merupakan iironi pembangunan dimana pemerintahnya berpihak pada dunia usaha tetapi tidak membela rakyatnya sendiri," tandasnya. (Bay/OL-10)
JAKARTA--MICOM: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudidn menyatakan pembantaian warga petani di Mesuji,Lampung dan Sumatera Selatan merupakan pelanggaran HAM berat dan bentuk arogansi kekuasaan aparatur negara. Ia mendesak pemerintah menindak tegas secara hukum pelaku kekerasan itu.
"Apa yang terjadi di Mesuji harus diambil tindakan hukum secara nyata dan segera. Apalagi fakta sudah terbuka ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat," kata Din Syamsuddin, dalam konferensi pers acara Wisuda Universitas Prof Dr Hamka (UHAMKA) di Gedung JCC, Sabtu (17/12).
Menurut Din, kekerasan dan pembantaian warga yang terjadi di Mesuji amat mengiris perasaan dan mengusik keadilan.
"Ini tragedi kezaliman,kok hal seperti ini masih terjadi. Ini bukan hanya bertentangan dengan UUD,HAM juga amat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama maka harus dituntaskan secara patut menurut hukum," tegasnya.
Ia mengimbau pemerintah khususnya Kepolisian tidak berdiam diri terhadap aparatnya yang diduga melakukan kekerasan di lapangan. "Siapapun mereka harus ditindak secara tegas. Apa yang terjadi di Mesuji dan mungkin di daerah lain merupakan arogansi aparatur negara yang seyogyanya sudah tidak ada lagi sekarang ini," imbuhnya,
Din berpendapat dengan kasus kekerasan seperti ini menunjukkan masih terdapat masalah besar yang belu m bisa di atasi oleh pemerintah.
Menurut dia, kasus kekerasan seperti ini harus dikaitkan dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang lebih besar.Bila pemerintah berpihak pada perusahaan asing namun tidak membela rakyatnya maka akan terjadi ketidakadilan.
"Ini akan terulang terus dan merupakan iironi pembangunan dimana pemerintahnya berpihak pada dunia usaha tetapi tidak membela rakyatnya sendiri," tandasnya. (Bay/OL-10)
0 komentar:
Posting Komentar